MAKASAR – Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Hasan Basri Ambarala menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait lima pejabat sementara (Pjs) di lima kabupaten yang sedang dalam sengketa Pemilihan Bupati 2020.
Kelima daerah tersebut yakni, Bulukumba, Pangkep, Barru, Luwu Timur dan Luwu Timur.
“Iya kami siapkan Pjs. Tapi intinya kita tunggu perintah,” kata Ambarala via pesan WhatsApp, Rabu (3/2/2021).
Seperti diketahui, jabatan kepala daerah di lima kabupaten tersebut akan berakhir 17 Februari.
Di Pangkep dan Bulukumba, dua bupatinya, Syamsuddin Hamid dan Andi Sukri Sappewali habis masa jabatannya. Dan pemenang Pilbup menunggu sidang MK.
Pemenang di Barru dan Luwu Utara kembali terpilih. Namun harus menunggu sidang MK. Sementara di Luwu Timur, bupati terpilih kedua kalinya meninggal dunia. Pun harus menunggu putusan MK.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara, Hayu Vandy mengatakan, sesuai jadwal di MK, putusan atau penetapan terkait gugatan sengketa Pilkada akan diumumkan pada tanggal (15-16/2/2021).
Selisih sehari dengan berakhirnya masa jabatan Indah Putri Indriani-Muhammad Thahar Rum sebagai Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara periode 2016-2021 pada tanggal (17/2/2021).
“Setelah ada putusan MK, kami akan menggelar rapat pleno lagi. Jadi, tidak mungkin bupati terpilih dilantik pada tanggal 17 Februari,” kata Hayu, Rabu (3/2/2021).
Sehingga, kemungkinan besar kata dia akan ada pejabat sementara bupati.
“Jadi kemungkinannya akan ada Pjs Bupati yang ditunjuk oleh Gubernur,” kata dia.
Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sulsel Hasan Basri Ambarala telah menerima hasil penetapan tujuh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Seretak 2020 di Sulsel.
Ketujuh daerah, Soppeng, Gowa, Tana Toraja, Maros, Makassar, Selayar dan Toraja Utara. “Berkas Toraja Utara dan Selayar sudah kami terima,” kata Ambarala Rabu malam. (*/cr3).
